car free day: revisited

free2.jpg

Minggu yang lalu pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Hari Tanpa Mobil (Car-free Day). Pada hari itu, ruas Jalan Sudirman-Thamrin ditutup untuk kendaraan bermotor sejak terbit hingga tenggelamnya matahari, kecuali bus Trans Jakarta yang tetap terus dapat beroperasi di jalurnya.

Dampak langsung dari penutupan jalan tersebut jelas: terjadi kemacetan yang parah di ruas-ruas jalan di seputaran Sudirman-Thamrin. Selain itu tentu saja, di ruas Sudirman-Thamrin kita bisa menikmati udara yang sukup segar, bebas polusi, atau sekedar nampang dan bergaya seperti foto saya di atas, yang nggak akan bisa kita lakukan di hari-hari biasa.

Ironisnya, Gubernur Sutiyoso datang untuk membuka acara tersebut di sore harinya dengan menumpang kendaraan besar SUV (Socially Unacceptable Vehicle, a friend said), dilengkapi iring-iringan fore rider motor gede. Padahal, rumah dinasnya nggak jauh dari pusat acara yang bertempat di Bundaran HI, yaitu di Jalan Suropati. Jadi, maunya apa sih Pak Gub? Mbok ya udah mau lengser agak bisa nahan diri dan sedikit humble kenapa?

Sayangnya, kegiatan-kegiatan semacam ini cuma bertahan jadi kegiatan seremonial dan token saja, tanpa benar-benar diterjemahkan dalam suatu kebijakan yang konkrit untuk benar-benar menurunkan level polusi di perkotaan, khususnya Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) dibiarkan terus meningkat tak terkendali. Sementara pembangunan ruas jalan baru dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Transportasi publik massal tetap dianaktirikan, dan dengan sengaja tidak diberikan affirmative action untuk bisa berkembang dengan baik.

Tentu saja masalah kemacetan hanya merupakan derivat atau turunan dari masalah penataan ruang yang juga sama tak terkendalinya, yang kalau ditarik lebih ke hulu lagi merupakan turunan dari masalah mendasar strategi pembangunan yang terlalu Jakarta centris.

Jadi apa yang bisa dilakukan?

Saya tetap berpendirian bahwa transportasi publik massal tetap merupakan solusi kemacetan di wilayah-wilayah megacity. Kebijakan semacam busway bisa memecahkan masalah hanya untuk di seputaran kota. Namun busway tidak memecahkan masalah perpindahan orang dan barang dari kota-kota satelit di seputar Jakarta menuju dalam kota (komuter). Untuk itu alat transportasi yang cepat dan bisa mengangkut orang dalam jumlah besar ya kereta api. Jadi musti ada insentif untuk membangun jalur kereta api dari kota-kota satelit ke kawasan dalam kota Jakarta, dan bukan jalan tol seperti sekarang ini. Namun, tentu saja lobbyist industri kendaraan bermotor tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka akan terus membuat kondisi addicted-to-cars ini terus berlangsung.

Kedua, harus ada disinsentif bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya yang ber-cc besar, seperti Gubernur Sutiyoso itu, berdasarkan polluters pay principle –siapa yang mencemari harus membayar. Jadi pajak kendaraan bermotor bukan hanya diterapkan untuk kategori kemewahannya saja, tapi juga berdasarkan sumbangan polusi per kapita yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Selain itu, tarif sangat tinggi bisa dikenakan bagi kendaraan yang akan memasuki kawasan tertentu, misalnya kawasan Sudirman-Thamrin. Kebijakan semacam ini telah diterapkan di London, misalnya. Pajak-pajak lingkungan ini kemudian dipakai untuk mengembangkan sistem transportasi publik massal, memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, baik SDM maupun infrastruktur, dan bukan untuk membangun jalan tol baru.

Ketiga, harus ada perencanaan wilayah pemukiman yang terintegrasi. Sebenarnya, prinsip utama sistem transportasi yang baik dan benar adalah bagaimana sebisa mungkin memperpendek jarak dan waktu tempuh. Yang terjadi di Jakarta sekarang justru sebaliknya, yang menghabiskan waktu produktif masyarakat hanya untuk menjalani kemacetan (tua di jalan, begitu istilah kita).

Untuk itu, rumah-rumah susun atau apartemen sederhana yang diperuntukkan bagi blue collar workers harus disediakan di kawasan dalam kota yang dapat memperpendek jarak tempuh ke tempat kerja. Dengan demikian tidak ada diskriminasi antara orang yang mampu membeli kondominium dengan yang hanya mampu membeli apartemen sederhana. Keduanya memiliki hak yang sama untuk bisa tinggal di dalam kota. Konsep seperti ini pernah saya saksikan di Koln, Jerman. Jadi, Gubernur Jakarta yang terpilih harus bisa membuktikan kata-katanya dalam kampanye: Jakarta untuk Semua, yang bukan hanya berdasarkan kesukuan maupun alasan-alasan primordialisme saja.

Syarat untuk bisa berdiam di rumah-rumah susun di dalam kota ini adalah tidak membawa kendaraan bermotor pribadi. Jadi, transportasi di dalam kota sepenuhnya bergantung pada transportasi publik. Bila ada yang membawa kendaraan bermotor pribadi, kenakan pajak setinggi-tingginya.

Tapi tentu saja kita yang warga biasa ini cuma bisa memberi ide dan masukan. Keputusan akhir ada di mulut orang-orang yang duduk di parlemen dan pemerintahan. Masalahnya, lagi-lagi, bukanlah di hal-hal teknis seperti yang saya sebutkan di atas (yang notabene tentu saja banyak pakarnya yang lebih mumpuni di pemerintahan), tapi di satu frase yang kedengarannya sangat klise: political will.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s