visit (flooded) indonesia year

Ketika pemerintah Indonesia mempromosikan dan mencanangkan tahun 2008 sebagai tahun kunjungan wisata, bandar udara internasional yang merupakan pintu gerbang masuk ke Indonesia mengalami banjir dan harus ditutup sementara. Ini ibarat pukulan telak di ulu hati atau bogem mentah di wajah. Ironis. Memalukan.

Untuk mengatasi rasa malu ini, Menteri Kehutanan buru-buru merestui ide pembukaan kawasan hutan lindung di sekitar bandara untuk perluasan kawasan bandara. Entah apa yang dipikirkan oleh Menhut. Entah dia (pura-pura) tidak mengerti, atau memang benar-benar kepepet. Yang jelas respon ini tidak nyambung blas. Mana yang gatal, mana yang digaruk.

Fenomena banjir di Jakarta merupakan resultan dari berbagai variabel yang saling berinteraksi, mulai dari kondisi geografis, kebiasaan masyarakat, sampai pada salah urus di dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara alamiah, Jakarta memang berada di dataran rendah —flood plain. Itulah sebabnya londo-londo yang datang ke Batavia pada masa itu membayangkan membangun Jakarta seperti Amsterdam –membangun kanal-kanal serta pintu-pintu air sebagai regulator. Namun tentu saja, kompeni di masa itu tidak membayangkan Jakarta berkembang tak terkendali seperti masa kini, yang sudah tak lagi menjadi metropolitan tapi sudah menjadi megapolitan dengan segala kompleksitas masalahnya.

Namun tentu saja kondisi alami semacam itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah DKI untuk membiarkan banjir di Jakarta terus terjadi. Menurut data dari WALHI Jakarta, pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk memakan 813 hektar lahan hutan rawa mangrove yang berfungsi sebagai wilayah parkir air. Akibatnya sekitar 6,6 juta meter kubik air harus kehilangan tempat dan terpaksa mencari tempat parkir lain, termasuk jalan tol dan bandara.

Belum lagi pengurugan berbagai situ atau danau-danau alami di Jakarta yang diubah menjadi mal, perumahan, dan kawasan-kawasan komersial lainnya. Fenomena semacam ini sudah menjadi rahasia umum. Budaya korupsi dan suap menyuap sudah menjadi rule of thumb bila ingin sukses dalam berbisnis di Jakarta. Sarana dan fasilitas publik dapat dengan mudah dialihfungsikan menjadi kawasan privat dan komersial. Asal ada uang, semua mudah diatur.

Akibatnya jelas. Triliunan rupiah dana harus dikeluarkan publik secara terpaksa akibat banjir.

Peristiwa banjir Jakarta terjadi setiap tahun. Dan ini tak kunjung membuat pemerintah Jakarta berpikir ulang tentang kebijakan pembangunannya. Mungkin mereka merasa keenakan karena tak ada publik yang protes dan menuntut.

Saya jadi berpikir, mungkin sudah saatnya publik unjuk gigi dan mengirimkan bill dan nota kerugian mereka kepada pemerintah, dan minta pemerintah untuk membayar kompensasinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s