timely: rencana pembatasan kendaraan pribadi

Akhirnya, Pemerintah DKI Jakarta berpikir rasional juga. Mereka berencana untuk memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Melihat kondisi kemacetan jalan-jalan di Jakarta, kebijakan semacam ini memang timely untuk diterapkan. Saya 100 persen mendukung.

Bayangkan saja, saat ini di DKI saja terdapat 5,7 juta unit kendaraan bermotor, dimana hanya 1,5 persen saja yang merupakan kendaraan umum. Padahal kendaraan umum harus mengangkut hampir 70 persen perjalanan yang jumlahnya mencapai 20,1 juta perjalanan per hari. Di Jakarta terjadi penambahan kendaraan bermotor baru sebesar 1.127 –iya, seribu seratus duapuluh tujuh– setiap harinya. Jumlah ini terdiri dari 236 mobil dan 891 sepeda motor. Dengan kata lain, setiap jamnya ada sekitar 9 mobil baru dan 37 sepeda motor baru yang berkeliaran di Jakarta. Ck..ck..ckk… Padahal lagi, rate penambahan ruas jalan di Jakarta hanya 0,01 persen per tahunnya, sementara pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 7 persen per tahun.

Kebijakan pembangunan di Indonesia sudah jamak mengambil paradigma supply side management. Kalau terjadi kemacetan, yang dipikir sebagai solusi adalah bagaimana menambah jaringan jalan baru. Shortage listrik juga ditangani dengan penambahan kapasitas pembangkit baru. Sangat jarang ada kebijakan yang mengambil paradigma demand side management. Jadi kalau macet, yang dilihat adalah bagaimana mengatur jumlah kendaraan yang beredar, gimana komposisinya (kendaraan pribadi versus kendaraan umum). Lalu kalau shortage listrik itu yang dilihat gimana efisiensinya, gimana sistem transmisinya, sehingga tidak melulu membangun dan membangun.

Kembali kepada rencana pembatasan kendaraan pribadi, tentu saja, kebijakan ini harus dibarengi dengan pengembangan sistem dan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman dan handal.

Aman artinya, penumpang kendaraan umum tidak perlu khawatir menjadi korban copet, rampok, sexual harrassement, ataupun ancaman psikologis lain (seperti pengamen yang di introductionnya selalu bilang bahwa dia ‘lulusan’ lembaga pemasyarakatan, mantan rampok yang insyaf, blah blah blah..). Aman juga berarti bahwa penumpang tidak perlu terpaksa naik bus maut yang supirnya ugal-ugalan dan nggak peduli nyawa penumpang

Nyaman berarti para penumpang tidak perlu khawatir berhimpitan macam sarden dan mau tidak mau harus menanggung resiko sesak nafas atau mandi keringat. Nyaman juga berarti tidak ada diskriminasi antara penumpang kelas ekonomi dan kelas di atasnya dalam hal waktu tempuh. Memangnya penumpang yang kurang mampu membayar level kenyamanan yang lebih tinggi tidak membutuhkan waktu? Kondisi semacam ini yang terjadi di sistem kereta api kita. Kereta api ekonomi selalu didiskriminasi dan selalu harus ‘mengalah’ pada kereta api non-ekonomi. Ke depan, setiap rangkaian kereta api harus terdiri atas ekonomi dan non-ekonomi, seperti pesawat terbang, kecuali kereta api express yang memang hanya melayani rute antar kota saja.

Handal berarti sistem tersebut dapat diandalkan dalam hal ketepatan waktu dan ketersediaan sarana dibandingkan dengan jumlah penumpang. Untuk itu perawatan infrastruktur dan perawatan sarana menjadi faktor penting, sehingga penumpang tidak perlu khawatir menghabiskan waktu produktif mereka di jalan.

Sayangnya, kebijakan yang cukup baik ini harus menghadapi tantangan dari kepentingan yang lain. Iya apalagi kalau bukan kepentingan bisnis industri otomotif. Mereka bilang, kebijakan ini nggak bagus untuk bisnis mereka. Padahal sebagian besar kendaraan tersebut diimpor dalam keadaan bulit-up. Kalaupun ada yang produksi dalam negeri paling-paling itu hanya sebatas proses perakitannya saja, namun hampir seluruh komponennya tetap diimpor dalam bentuk jadi.

Tentu saja produsen kendaraan bermotor dari luar itu nggak mau bangsa kita memproduksi sendiri mobil-mobilnya karena ini berarti kita tidak tergantung lagi sama mereka. Padahal, ribuan insinyur mesin yang sudah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Masa bikin mobil sendiri aja nggak bisa?

Padahal lagi, bahan bakunya berasal dari negeri kita juga. Nggak terhitung berapa sudah besi baja yang kita ekspor ke luar. Pada akhirnya, bangsa kita ini hanya menjadi sapi perahan raw material dan tujuan pasar bagi produk mereka. Sementara proses manufaktur dan penambahan nilai dari raw material tersebut dilakukan oleh mereka yang berarti keuntungan bagi mereka. Negara kita paling-paling cuma dapat dari pajak impor maupun dari pendapatan bukan pajak lainnya.

Saya jadi bertanya-tanya, ada nggak produk industri kita yang benar-benar seluruh proses produksinya dihasilkan di dalam negeri? Mulai dari raw material, sampai produksi komponen hingga barang jadinya –full cycle– diproduksi di dalam negeri, dan dipakai juga oleh bangsa sendiri? Kalau orang luar negeri melihat bangsa kita sebagai market yang potensial, kenapa entrepreneur kita enggak melihat bangsa sendiri juga sebagai market yang potensial? Saya membayangkan kalau semua consumers goods yang kita pakai dan kita konsumsi itu kita produksi sendiri, mungkin bangsa kita akan lebih makmur. Saya yakin semua raw materialnya kita punya kok, jadi kenapa nggak bisa?

Jadi, kembali ke rencana kebijakan tadi, menurut saya sudah saatnya kita mendukung rencana kebijakan Pemda DKI ini. Jarang-jarang lho pemerintah merencakan kebijakan yang cukup baik. Jadi kalau mereka akhirnya melakukan itu, perlu juga lah kita beri apresiasi dan dukungan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s