fakir bandwidth

Dalam suatu sesi diskusi tentang Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) yang saya ikuti, fasilitator dari pertemuan tersebut bertanya,”Adakah yang tau berapa harga satu huruf dalam jasa telegram saat ini?”. Seluruh peserta diskusi tersebut menggelengkan kepala, dan sambil bergumam-gumam mencoba menerka-nerka.

Lalu si fasilitator menjawab,”Jasa telegram sudah tidak ada lagi sejak tahun 2003″. Ha..ha..ha… Adakah yang tau kenyataan ini? Yang jelas, saya tidak tau. Terutama karena memang saya sudah meninggalkan urusan perkantorposan sejak lamaaaa sekali. Sudah hampir sepuluh tahun saya tidak lagi pergi ke kantor pos untuk mengirimkan kartu-kartu Lebaran, kartu Natal kepada sahabat-sahabat dan sanak kerabat saya.

Pemerintah memutuskan untuk menghapuskan jasa telegram yang notabene adalah metode pengiriman berita yang cepat dan murah, dan memberikan pangsa tersebut kepada operator selular.

Tentu saja ketika kita merengkuh modernisasi kita merasa tidak perlu lagi menggunakan cara-cara tradisional seperti mengirim surat, kartu pos, dan kartu-kartu ucapan lainnya. Ucapan selamat Lebaran, Natal sekarang ini cukup dikirim hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Ucapan selamat dapat terkirim bahkan hanya dari tempat kita duduk. Ucapan selamat dalam genggaman. Betapa mudahnya!

Namun di balik kemudahan yang disarakan warga urban tersebut, seorang peserta diskusi yang berasal dari pelosok NTT sana menyatakan bahwa dia belum merasakan kemudahan tersebut. Mungkin bagi operator selular, daerahnya tidak cukup sexy dan menarik untuk bisa menangguk profit. Operator selular lebih memilih daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis yang bagus, yang bisa memberikan margin profit yang besar serta return of investment yang cepat.

Sayangnya, pemerintah, yang seharusnya sadar bahwa perannya adalah menjamin pelayanan sosial bagi warga negara, manyamaratakan dan menghapuskan secara total layanan dan infrasrtuktur informasi dan telekomunikasi, dan berharap bahwa perusahaan-perusahaan operator selular ‘memahami’ kebutuhan-kebutuhan warga tersebut, dan dengan bodohnya berharap bahwa operator juga bersedia mengemban fungsi-fungsi layanan sosial yang menjadi kewajiban negara tersebut.

Akhirnya yang terjadi, daerah-daerah miskin dan tertinggal akibat ketidakmerataan pembangunan pun harus merasakan kesulitan berkomunikasi dan keterpencilan, dan akhirnya harus menjadi fakir signal dan fakir bandwidth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s