Asimetris

Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk menjadi pemantik diskusi film ‘Asimetris’ yang dibuat oleh WatchDoc. WatchDoc adalah kelompok pembuat film dokumenter independen yang kerap mengangkat permasalahan-permasalahan sosial-ekologis yang muncul di bangsa kita. Dengan gaya penyajian yang populer dan dengan data serta analisis yang kuat, film-film yang dibuat WatchDoc tidak membosankan, dan selalu berhasil membuka mata dan memprovokasi pemikiran dan hati para penontonnya.

‘Asimetris’ in a nutshell adalah tentang ketidaksetaraan, ketimpangan, ketidakadilan yang ada dalam industri perkebunan sawit. Dengan durasi sekitar satu jam ‘Asimteris’ mampu menyihir para penontonnya dengan fakta-fakta yang terjadi pada industri komoditi yang kerap kita gunakan sehari-hari. Bahkan bagi saya yang lumayan sering datang ke perkebunan sawit, melihat situasi dan mendengarkan secara langsung paparan warga yang terjerat maupun terdampak, film ini tetap mampu mengaduk emosi.

Satu yang membuat saya shock, dan saya sampaikan pula dalam diskusi pasca pemutaran film, adalah mendengar Presiden Joko Widodo berkata dalam satu acara peremajaan perkebunan sawit rakyat. ”Kalau perusahaan bisa produksi 8 ton perhektar, petani juga harus bisa produksi 8 ton perhektar,” katanya.

Kenapa saya shock? Pertama, angka ini mengandung ketidakbenaran. Menurut data terbaru Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, produktifitas perkebunan swasta berkisar di angka 3,9 ton/hektar/tahun. Angka ini jauh di bawah produktifitas kebun-kebun sawit di Malaysia yang bisa mencapai 12 ton/hektar/tahun. Entah siapa yang membisiki Presiden dengan angka fiksi 8 ton perhektar tersebut!

Kedua, sebagaimana saya katakan dalam diskusi, menyuruh petani untuk berproduksi seperti perusahaan, ibarat menyuruh tukang ojek untuk balapan dengan Valentino Rossi: jelas tak setara. Asimetris. Saya katakan, dalam hal ini, nampaknya Presiden kita mengalami kegagalpahaman realita yang terjadi di republik ini.

‘Asimetris’ memaparkan secara cukup lengkap isu-isu yang terkait dengan industri perkebunan sawit, yang di Indonesia mayoritas dikuasi hanya oleh sekitar 25 grup perusahaan. Luas tanah yang dikuasai oleh the Top25 ini kira-kira setengah Pulau Jawa, menurut organisasi Transformasi untuk Keadilan (TUK-Indonesia). Tak berlebihan jika mereka disebut sebagai taipan, alias tuan tanah.

Perampokan tanah oleh perusahaan terjadi di hampir seluruh propinsi di Indonesia, dan telah memicu terjadinya konflik terbuka, yang sering berakhir pada kriminalisasi warga yang menolak tanahnya dirampok. Bahkan dipapaparkan oleh seorang warga, ia terpaksa menanami tanahnya seluas 50 hektar dengan tanaman sawit agar tanah tersebut tidak diambil begitu saja oleh perusahaan.

Praktik pembukaan dan pembersihan lahan dengan membakar secara luas yang dilakukan perusahaan mengakibatkan tragedi kabut-asap di tahun 2015 yang membuat seperempat juta jiwa orang menderita ISPA (infeksi saluran pernafasan akut), serta 11 bayi meninggal dunia. Warga di Papua harus kehilangan sumber makanan pokoknya, sagu, karena hutan sagunya dibabat habis oleh perusahaan perkebunan sawit. Kerugian ekonomi yang harus ditanggung negara dan rakyat akibat tragedi kabut-asap mencapai sekitar Rp.200 triliun. Padahal, menurut Menteri Keuangan, pendapatan negara dari ekspor minyak sawit mentah (yang merupakan 80% dari produksi) ini berkisar di angka Rp.231,4 triliun.

Pencemaran air akibat limbah pabrik minyak sawit mengakibatkan berbagai kelompok warga kehilangan sumber pendapatannya dari menangkap ikan. Para laki-laki terpaksa migrasi ke kota mencari penghasilan lain, dan meninggalkan rumah tangga mereka di tangan para perempuan yang harus bertahan hidup dengan cara seadanya.

Orang-orang yang menjadi pekerja di perkebunan sawit situasinya juga buruk. Mereka dipekerjakan sebagai buruh harian, berangkat jam 2 dini hari, dan baru kembali ke rumahnya pada jam 3 sore. Pekerja perempuan biasanya ditugaskan untuk memberikan pupuk kimia atau melakukan penyemprotan herbisida kepada tanaman sawit. Jika ada kesalahan yang menurut mandor telah mereka lakukan, maka upah harian mereka akan dipotong.

Lalu bagaimana dengan nasib petani sawit skala kecil (smallholders) yang sering digadang-gadang dan dijadikan tameng bagi perusahaan? Nasib mereka pun tak kalah pahitnya. Kalau hanya punya kebun 1–2 hektar, tak akan cukup hasil kebun tersebut untuk menutupi kebuthan sehari-hari. Seorang Bapak mengatakan bahwa ia harus berutang di warung untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Bertani sawit tidaklah murah. Perlu pemeliharaan yang intensif, serta input bahan kimia yang banyak. Tak jarang, keluarga petani “mempekerjakan” anaknya di kebun.

Pertanyaannya sekarang, masih berharga kah mempertahankan industri dengan business model semacam ini? Apalagi, dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan yang sedang dibahas DPR saat ini — yang bukan hanya ingin melanggengkan business model yang buruk tersebut, tapi ingin menghisap habis sumber daya negara untuk memfasilitasi keberlanjutan profit perusahaan, masih kah kita mau diperdaya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s