Krisis Iklim, Korporasi, dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat

“We cannot solve our problems with the same thinking we used to create them”

Albert Einstein

Krisis Iklim, Krisis Ekologis, Krisis Kemanusiaan

Krisis iklim, serta krisis ekologis dunia lainnya, adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Laporan-laporan terbaru yang disusun oleh berbagai panel ahli dari seluruh dunia, seperti IPCC (Intergovernmental Pannel on Climate Change) dan IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), mengkonfirmasi bahwa intervensi umat manusia terhadap alam telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam skala serta kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah manusia.

Pada tahun 2018 IPCC melaporkan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat Celsius. Laporan yang disusun oleh 91 ahli dari 40 negara (termasuk Indonesia) menyampaikan pesan kunci, yaitu bahwa kita, penduduk bumi, telah menyaksikan dan mengalami konsekuensi dari kenaikan temperatur atmosfer 1,0 derajat Celsius ini. Beberapa diantaranya, meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, serta menghilangnya es di benua Arktik (Kutub Utara). Dengan kecenderungan laju pelepasan gas rumah kaca (GRK) seperti saat ini (yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi 0,2 derajat Celsius setiap dekade) diperkirakan temperatur bumi akan mencapai 1,5 derajat Celsius pada kurun 2030-2052. Dengan kenaikan temperatur bumi 1,5 derajat tersebut diperkirakan, diantaranya, akan ada 70% penurunan populasi terumbu karang, 350 juta populasi manusia mengalami kekeringan parah, serta 135 juta orang akan terdampak kenaikan muka air laut tanpa ada adaptasi.

Pada awal Mei 2019, IPBES, suatu panel ahli PBB tentang keanekaragaman hayati serta ekosistem, memperkuat fakta krisis ekologis saat ini. IPBES meluncurkan laporan yang berisi fakta-fakta kehancuran ekosistem dunia. Menurut laporan IPBES tersebut, sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Laporan yang disusun oleh 145 ahli dari 50 negara ini juga menyatakan  240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 1990-2015.  Selain itu, 85% lahan basah telah habis, dan 100-300 juta penduduk yang mendiami wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir.

Laporan-laporan ilmiah yang didasarkan pada ribuan riset, studi, serta kajian dari seluruh dunia ini menunjukkan hanya satu hal, yaitu bumi berada di ambang keruntuhan (collapse). Sistem-sistem yang ada di biosfera sedang berlari menuju titik kritis yang ketika terlewati tidak memungkinkan sistem tersebut untuk kembali ke kondisi semula (irreversible). Kerusakan sistem-sistem yang ada di bumi ini tentu saja berdampak pada seluruh keseimbangan ekologis, dimana makhluk hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah, seperti yang telah ditunjukkan oleh laporan IPBES di atas.

Hal-hal tersebut juga menunjukkan bahwa bumi kita, termasuk makhluk hidup beserta seluruh sistem pendukung hidupnya, sedang mengalami suatu proses kematian massal, yang disebut ecocide[i] atau ekosida. Bahkan Paus Fransiskus sendiri pada pertemuan Sinode Amazon minggu yang lalu secara khusus menyinggung ekosida, dan menjelaskannya sebagai ‘kontaminasi yang masif terhadap udara, sumber daya alam dan air, perusakan flora dan fauna dalam skala masif, serta tiap tindakan yang mampu mengakibatkan bencana ekologis atau penghancuran ekosistem’. Paus Fransiskus juga mendukung usulan untuk menjadikan ekosida sebagai bentuk kejahatan ke-5 terhadap perdamaian[ii].

Krisis Iklim, Kapitalisme, Negara, dan Korporasi

Jason W. Moore, seorang ahli ekonomi politik dan sejarah lingkungan hidup, mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam Kala Capitalocene, bukan hanya sekedar Kala Anthropocene, karena bukan semata manusia sebagai manusia saja yang mengubah alam sedemikian rupa, namun manusia dengan sistem kapitalistiknya lah yang mengakibatkan perubahan tersebut. Lebih lanjut disebutkannya bahwa menggunakan terminologi Capitalocene penting untuk menanggapi kapitalisme secara serius, memahaminya bukan sekadar sebagai sistem ekonomi, namun sebagai cara mengorganisir relasi antara manusia dengan non-manusia di jejaring kehidupan[iii].

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, krisis iklim dipicu oleh pemanasan global (global warming) yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca (GRK) yang dikeluarkan dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam). Laporan Carbon Majors[iv] yang dikeluarkan oleh CDP, satu lembaga kajian yang fokus pada pendokumentasian emisi GRK,  pada tahun 2017 menemukan bahwa 100 korporasi di dunia bertanggung jawab atas 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988. Model bisnis korporasi-korporasi ini bergantung pada penghancuran bumi sebagai satu-satunya hunian tempat tinggal manusia. Secara keseluruhan, 100 korporasi ini mengendalikan mayoritas hak pengusahaan mineral, termasuk hak untuk mengeksploitasi minyak, gas, dan batubara yang masih tersimpan di perut bumi.

Kejahatan ekologis yang dilakukan korporasi-korporasi tersebut dapat dilihat pada contoh berikut. Korporasi minyak dunia, Exxon, membuat kajian di tahun 1982 tentang perkiraan laju emisi gas rumah kaca global akibat pembakaran bahan bakar fossil, serta potensi kenaikan temperatur bumi yang menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh IPCC[v]. Namun alih-alih menghentikan atau menurunkan skala operasi tambang minyak mereka, Exxon malah tetap melakukan pemboran minyak dan mendorong pemakaian bahan bakar fossil di seluruh dunia. Yang dilakukan oleh Exxon menunjukkan bagaimana korporasi dengan sengaja dan sistematis melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim beserta seluruh dampak negatif ikutannya, walaupun mereka mengetahui dampak negatif dari bisnis mereka terhadap nasib bumi dan seluruh makhluk yang hidup di sana.

Pada konteks Indonesia, kejadian bencana dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan penurunan, dengan total jumlah korban yang naik hampir tiga kali lipat dari periode 2017 ke 2018, yaitu sebanyak 3,49 juta orang di tahun 2017 menjadi 9,88 juta orang terdampak di 2018, sebagaimana yang telah didokumentasikan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Republik Indonesia. BNPB menyebutkan bahwa 90% kejadian bencana di Indonesia adalah akibat faktor hidrometeorologis yang dipengaruhi juag oleh perubahan iklim. Contohnya, cuaca ekstrim yang menimbuulkan banjir bandang, longsor, kekeringan, serta meningkatnya kejadian angin putting beliung di beberapa wilayah di Indonesia.

Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda dengan kondisi global. Menurut laporan IPBES di tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya –tertinggi di region Asia Tenggara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016 menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% penduduk saja.

Sistem ekonomi kapitalistik juga dianut oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa, yang dimulai sejak orde baru hingga saat ini. Pemerintah melihat alam sebagai onggokan komoditas yang akan dikeruk atas nama pembangunan. Di masa Orde Baru yang menganut developmentalisme dan kapitalisme kroni, kebijakan ekonomi berbasis pada eksploitasi hutan hujan tropis di luar Pulau Jawa, dan memperkuat perusahaan-perusahaan pertambangan di Jawa dan luar Jawa dengan peraturan yang melegitimasi eksploitasi sumber daya alam oleh swasta dalam dan luar negeri dengan unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang menguntungkan elit rezim[vi]. Dalam perjalanannya, sistem ini telah berevolusi menjadi sistem kapitalisme neoliberal dengan masuknya investasi asing melalui korporasi-korporasi multinasional. Sistem kapitalisme neoliberal ini diantaranya ditandai oleh suatu proses yang disebut oleh David Harvey, seorang ahli geografi politik, sebagai proses accumulation by dispossession, dengan cara penghilangan ruang-ruang hidup produktif rakyat/komunitas, skema-skema privatisasi tanah-tanah negara, commons, sumber daya esensial (seperti mata air), melalui konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi swasta. Dalam catatan WALHI, sekitar 60% daratan Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh korporasi dari sektor industri kehutanan, perkebunan, serta pertambangan, melalui izin, kontrak, maupun hak guna usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah.

 

Seiring dengan makin meluasnya konsesi yang diperuntukkan bagi ekspansi industri ekstraktif dan komoditas monokultur, dengan praktiknya yang serampangan, Indonesia sebagai konsekuensinya menjadi salah satu negara pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Berdasarkan dokumen Second National Communication yang diserahkan pemerintah Indonesia di tahun 2010 kepada badan PBB yang mengurus perubahan iklim, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), emisi GRK Indonesia adalah sebesar 1,8 GtCO2 (equivalent) di tahun 2005. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,4 GtCO2 (equivalent) dari tahun 2000. Sebagian besar emisi tersebut (63%) berasal dari perubahan peruntukan lahan, serta emisi dari pembukaan rawa gambut gambut dan kebakaran hutan (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF). Sementara itu, emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fossil berkontribusi sebesar 19% dari total emisi di atas.

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia meletakkan komitmen internasional untuk menurunkan emisi secara sukarela di tahun 2020, yaitu sebesar 26% dengan kemampuan sendiri, dan sebesar 41% jika ada bantuan internasional. Komitmen ini diperbaharui oleh pemerintahan presiden Jokowi dengan target di 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Namun nampaknya komitmen di atas sulit untuk bisa dicapai. Di tahun 2015 Indonesia mengalami peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang meyelimuti sebagian besar Sumatera dan Kalimantan selama berbulan-bulan. Bahkan kabut asap bergerak hingga mencapai negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, serta Thailand. Menurut perhitungan Bappenas[vii], peristiwa kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015 tersebut telah melepaskan emisi GRK sebesar 15,92 juta ton CO2 (equivalent) setiap harinya, serta mengakibatkan kerusakan lahan seluas 2,6 juta hektar. Kementerian Kesehatan juga mencatat ada 504.000 warga di 6 propinsi mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan akut, dan 5 juta siswa sekolah harus diliburkan. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia menemukan bahwa kerugian ekonomi mencapai Rp.221 triliun akibat kabut asap tersebut.

Upaya-upaya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah selama kurun 2015-2019, dimana dari 25 gugatan yang diajukan pemerintah, 10 kasus diantaranya sudah menghasilkan keputusan dari Mahkamah Agung, dengan total denda yang harus dibayarkan oleh korporasi sebesar Rp.18,3 triliun. Namun hingga saat ini belum ada satu pun putusan yang dieksekusi, dalam arti belum ada denda yang benar-benar telah dibayarkan oleh korporasi-korporasi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Masih belum efektifnya penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera mengakibatkan praktik pembakaran masih terus terjadi. Di tahun 2019, yang menurut para ahli dari WMO (World Meteorological Organization), NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration) merupakan salah satu tahun terpanas sepanjang umur bumi[viii], terjadi lagi bencana kabut asap. Menurut pantauan WALHI di 7 provinsi[ix], sepanjang Agustus-Oktober 2019, terdapat 48 lokasi konsesi perusahaan perkebunan monokultur skala besar (HTI/Hutan Tanaman Industri, serta konsesi HGU/Hak Guna Usaha sawit) yang memiliki titik api.

Dengan logika yang sama seperti yang dilakukan Exxon, dimana korporasi mengetahui dampak praktik pembakaran lahan dan hutan namun tidak membuat mereka menghentikan praktik tersebut, korporasi-korporasi ini sesungguhnya juga telah melakukan kejahatan ekologis secara terencana dan sistematis. Kondisi ini bagaikan lingkaran setan pemburukan yang sulit untuk diputus. Dan yang senantiasa menjadi korban adalah masyarakat umum (terutama yang hidup di wilayah-wilayah yang terbakar), serta alam itu sendiri yang dirusak siklus alaminya.

Indonesia: Pelaku Sekaligus Korban Krisis Iklim

Berbicara krisis iklim, meskipun terminologinya sendiri tidak begitu dipahami oleh masyarakat kebanyakan, dampaknya sesungguhnya sudah dirasakan dan dialami oleh masyarakat luas. Kelompok-kelompok komunitas yang menggantungkan sumber ekonominya dari alam, seperti petani skala kecil serta nelayan tradisional, bisa dengan mudah menyebutkan berbagai perubahan alam yang mereka alami sehari-hari yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan pertanian maupun perikanan mereka[x]. Tidak menentunya musim hujan, musim kering yang berkepanjangan mempengaruhi dan sering menyebabkan kegagalan bagi petani (terutama petani tadah hujan). Cuaca ekstrim yang mengakibatkan gelombang tinggi mengakibatkan berkurangnya hari melaut bagi nelayan tradisional dan mempengaruhi pendapatan harian mereka.

Bagi perempuan di pedesaan yang sangat tergantung hidupnya dari alam, krisis iklim menyebabkan beban tambahan bagi mereka. Dengan peran gender yang disematkan masyarakat pada dirinya, mereka harus mencurahkan waktu lebih banyak untuk pekerjaan domestik, seperti mencukupi kebutuhan air bersih yang semakin sulit akibat krisis iklim[xi].

Cuaca ekstrim juga memicu terjadinya berbagai bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang sudah kehilangan keseimbangan ekosistemnya. Belum lagi peningkatan peristiwa angin puting beliung yang merupakan dampak nyata dari perubahan iklim. Paruh pertama tahun 2019 ini (1 Januari – 14 Juli 2019), BNPB mencatat telah terjadi 2.318 kejadian bencana, dimana puting beliung menempati urutan pertama bencana hidrometeorologi, diikuti banjir dan tanah longsor. Akibat kejadian bencana tersebut 372 warga meninggal dunia, 1.502 luka-luka, dan 1,9 juta warga terdampak dan mengungsi.

Satu studi yang dilakukan oleh lembaga kajian Climate Central memproyeksikan pada tahun 2050 kenaikan muka air laut akan mengakibatkan level rata-rata banjir di pesisir naik dari level saat ini, yang akan memberikan dampak pada 300 juta orang di seluruh dunia. Dengan skenario penurunan emisi GRK yang moderat, diperkirakan 6 negara di Asia akan mengalami dampak terburuk berkurangnya wilayah daratan akibat tergenang oleh air laut. Enam negara tersebut adalah China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, dan Thailand, dengan total potensi warga yang akan terkena dampak sebesar 237 juta orang. Untuk Indonesia sendiri, dengan skenario penurunan GRK moderat, sekitar 23 juta warga berpotensi terdampak dan kehilangan wilayah hidupnya di tahun 2050. Sementara proyeksi tahun 2100, dengan skenario emisi GRK yang tak terkendali diperkirakan 27 juta orang berpotensi terdampak akinat kenaikan muka air laut di Indonesia.

Kondisi semacam ini menunjukkan, Indonesia memiliki posisi yang unik di dunia, karena selain menjadi salah satu negara yang paling rentan mengalami dampak buruk krisis iklim, juga menjadi kontributor gas rumah kaca yang memicu terjadinya krisis iklim. Oleh karenanya, upaya-upaya adaptasi terhadap dampak krisis iklim menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan, selain mitigasi untuk menurunkan secara nyata emisi GRK, jika kita tidak menginginkan jatuhnya korban lebih banyak lagi.

Pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris[xii] melalui sebuah Undang-Undang[xiii]. Dan sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia juga telah menyusun dokumen NDC[xiv] (Nationally Determined Contribution) yang memaparkan secara detil rencana penanggulangan perubahan iklim di Indonesia sebagai bagian dari kontribusi untuk penanggulangan perubahan iklim secara global. Sayangnya, sebagian pejabat pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa agenda penurunan emisi GRK global ini semata adalah kepentingan internasional, dan seolah tidak ada kepentingannya dengan Indonesia. Bahkan sempat dicetuskan bahwa Indonesia akan keluar dari Kesepakatan Paris, seperti Amerika Serikat, sebagai posisi tawar atas perlakuan dunia internasional terhadap produk sawit Indonesia[xv]. Padahal, Indonesia sangat berkepentingan terhadap upaya global untuk menurunkan emisi ini jika pemerintah benar-benar memperhatikan dampak krisis iklim yang sudah diderita oleh jutaan rakyat, Warga Negara Indonesia.

Dalam kondisi krisis iklim serta krisis ekologis akibat sistem kapitalistik ini, komunitas-komunitas masyarakat Indonesia mengalami dampak berganda dalam hal keberadaan ruang hidup dan kesempatan berkehidupannya. Pertama, dalam sistem ekonomi ekstraktif dan monokultur, rakyat mengalami perampasan tanah, aset produksi yang selama ini dikuasai/dimiliki dan dikerjakan sendiri oelh mereka. Tidak jarang dalam proses perampasan ini terjadi kekerasan oleh korporasi yang didukung oleh aparat kemanan, aparat pemerintah, maupun militer. Belum lagi kriminalisasi yang harus dialami oleh rakyat dengan menggunakan instrumen hukum yang terlalu mengada-ada.[xvi] Sampai saat ini, misalnya, Kantor Staf Presiden mencatat terdapat 555 kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan oleh masyarakat, yang melingkupi kurang lebih 627 ribu hektar, dan 106 ribu kepala keluarga. Kedua, kelompok masyarakat yang sudah terampas alat produksinya pun menjadi kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim akibat pemiskinan yang membuat berkurangnya kapasitas dan sumber daya mereka dalam beradaptasi dan mengantisipasi bencana yang dipicu iklim.

Antisipasi Perilaku untuk Masa Depan

Untuk memutus lingkaran setan pemburukan kondisi ini diperlukan suatu tindakan yang revolusioner, yang sama sekali berbeda dengan yang diimplementasikan saat ini (business as usual). Perubahan sistem ekonomi untuk menjadi sistem yang memperhatikan batas-batas kemampuan tenggang alam menjadi prasyarat utama. Dalam sebuah laporan fenomenal yang dibuat oleh lembaga kajian The Club of Rome di tahun 1972, yang kemudian dibukukan dengan judul The Limits to Growth, disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada di bumi, sistem alam global, kemungkinan tidak akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan populasi dengan laju seperti yang berlangsung saat ini, bahkan dengan kemajuan teknologi sekalipun. Peneliti-peneliti dari MIT (Massachusetts Institute of Technology) yang menyusun laporan ini menelaah lima faktor yang menentukan, dan dalam interaksinya, membatasi pertumbuhan di planet bumi, yaitu pertambahan populasi, produksi pertanian, deplesi sumber daya tidak terbarukan, output industri, dan pencemaran. Pertumbuhan ekonomi sebagai mantra atau indikator utama kemajuan suatu negara, sayangnya, hingga hari ini masih menjadi satu adiksi yang sangat sulit untuk dikendalikan.

Walaupun banyak diperdebatkan, namun laporan tersebut tidak bisa benar-benar disanggah. Bahkan saat ini banyak ahli menengok kembali pada laporan ini dan menemukan bahwa perkiraan-perkiraan yang dibuat mulai menunjukkan kebenaran. Di Eropa saat ini bahkan mulai berkembang wacana degrowth[xvii] sebagai antitesis dari cara pandang dominan pertumbuhan yang mengasumsikan sumber daya serta daya tenggang alam yang tanpa batas. Dalam budaya Indonesia sebenarnya wacana degrowth ini sudah menjadi kebajikan nenek moyang kita, dengan nasihat-nasihat untuk hidup tidak berlebih-lebihan, atau mubazir.

Namun tentu saja perubahan produksi-konsumsi secara individu tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang sifatnya struktural, dan menyangkut kebijakan ekonomi-politik suatu negara.  Dalam konteks Indonesia transformasi secara struktural ini menjadi penting. Beberapa langkah terobosan berupa kebijakan serta program-program pemerintah yang harus dilakukan, adalah:

Pertama, perlu ada penghentian total ekspansi industri ekstraktif maupun perkebunan-perkebunan monokultur skala besar. Penghentian ini tidak cukup hanya dengan kebijakan moratorium perizinan seperti yang sudah diterapkan saat ini, karena penghentian perzinan tidak serta merta berarti penghentian ekspansi wilayah konsesi korporasi. Selama periode “Moratorium Izin Baru di Hutan Alam dan Gambut” dari tahun 2011-2017, WALHI mencatat telah terjadi penerbitan izin seluas kurang lebih 11,36 juta hektar. Izin-izin baru yang diterbitkan pasca “Moratorium” ini tentunya kelak akan diusahakan, baik untuk kebun kayu (Hutan Tanaman Industri), maupun untuk perkebunan sawit. Mencermati praktik buruk koporasi yang tidak berubah dari tahun ke tahun, maka patut lah diduga jika kondisi kebakaran, kabut asap, masih akan kita derita di tahun-tahun mendatang. Kelemahan pengawasan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang seharusnya bisa menjadi pengendali praktik buruk pelaku usaha menjadi problem yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Sehingga untuk mencegah bencana kabut asap di kemudian hari, perlu ada tindakan pemerintah untuk menghentikan sama sekali operasi baru perkebunan besar monokultur.

Kedua, perlu ada dekonsentrasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dari segelintir korporasi kepada komunitas-komunitas yang selama ini dihilangkan aksesnya dari alat produksi. Sebagaimana disebutkan di atas, 60% daratan Indonesia telah dikapling izin yang berasal dari sektor hutan perkebunan dan pertambangan. Kajian TUK Indonesia, misalnya, menyebutkan bahwa 25 group korporasi sawit menguasasi sekitar 5,1 juta hektar lahan (dari total luas kebun sawit sekitar 11,7 juta hektar). Dominasi yang demikian besar mengakibatkan korporasi menjadi salah satu aktor dalam negara yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi bahwa korporasi ikut mempengaruhi proses serta substansi kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun parlemen. Sudah jamak diketahui bahwa salah satu syarat terjadinya politik yang demokratis adalah adanya ekonomi yang demokratis. Dekonsentrasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilakukan agar terjadi partisipasi yang lebih luas dari kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas dalam kehidupan ekonomi negara.

Ketiga, menerapkan model ekonomi yang berbasis pada pemulihan fungsi-fungsi sosial ekologis. Keseimbangan ekosistem yang dirusak oleh sistem ekonomi kapitalistik perlu dipulihkan. Ekonomi harus dikembangkan dengan memperhatikan batas tenggang alam, serta siklus produksi dan reproduksi alam itu sendiri. Pemulihan ekosistem beserta fungsi ekologisnya harus dipandang sebagai investasi masa depan, dan bukan sekadar biaya atau cost yang hilang begitu saja. Model-model ekonomi semacam ini sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun eksistensinya tidak pernah diakui oleh negara.

Dalam kerangka pemulihan kondisi krisis menuju keadilan sosial-ekologis, WALHI mendorong suatu inisiatif yang didasarkan pada berbagai pengalaman empirik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat (WKR). WKR secara garis besar didefinisikan sebagai sebuah sistem kelola wilayah yang dilakukan oleh rakyat yang mendiami wilayah tersbut secara integratif dan partisipatif, baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi, melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan, berdasarkan nilai dan kearifan setempat, guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelestarian. Pengalaman-pengalaman masyarakat menunjukkan, tidak hanya ekosistem terpulihkan dan terjaga, namun ekonomi masyarakat pun dapat menjamin kehidupan yang sejahtera[xviii].

— o0o —

Catatan:

Tulisan ini adalah makalah yang dibawakan pada Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019, Forum Kajian Antropologi Indonesia, Auditorium Gedung X, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 29 September 2019.

[i] Konsep Ecocide sebagai bentuk kejahatan ke-5 terhadap perdamaian (5th crime against peace) selain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, pertama kali dicetuskan oleh Polly Higgins, seorang pengacara publik asal Inggris. Dalam bukunya Eradicating Ecocide, Polly Higgins mendefinisikan ecocide sebagai ‘..the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whteher by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished.’

[ii] https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/15/papa-francesco-a-penalisti-sanzionare-ecocidio-per-tutela-giuridica-della-nostra-casa-comune/

[iii] https://www.resilience.org/stories/2018-01-04/unearthing-the-capitalocene-towards-a-reparations-ecology/

[iv] https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change

[v] https://thinkprogress.org/exxon-predicted-high-carbon-emissions-954e514b0aa9/

[vi] Hariadi Kartodihardjo dan Hira Jhamtani, Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, 2006.

[vii] Presentasi Bappenas pada Diskusi Satu Tahun Restorasi Gambut di Indonesia, Jakarta 27 Januari 2017

[viii] https://www.voaindonesia.com/a/diperkirakan-jadi-tahun-terpanas-sepanjang-sejarah/5033889.html

[ix] Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua

[x] P. Raja Siregar et. al., Petani Menduga Musim: Bagaimana Petani Menentukan Keputusan Tanam Menghadapi Ketidakpastian Iklim, CSF for Climate Justice, 2009.

[xi] Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim, Civil Society Forum for Climate Justice, Indonesia, 2011

[xii] Kesepakatan Paris atau Paris Agreement adalah sebuah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi GRK efektif yang akan mulai berlaku pada tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 di Paris, Perancis.

[xiii] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agremeent to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

[xiv] The Government of the Republic of Indonesia (2016), First Nationally Determined Contribution of the Republic of Indonesia, November 2016.

[xv] https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/yKXQ7DZN-diskriminasi-sawit-ri-ancam-mundur-dari-kesepakatan-paris

[xvi] Saat ini WALHI secara nasional mendampingi 32 orang warga dari berbagai daerah di Indonesia yang berhadapan dengan korporasi yang merampas ruang hidup mereka, dan menjadi korban kriminalisasi.

[xvii] Sustainable degrowth is a downscaling of production and consumption that increases human well-being and enhances ecological conditions and equity on the planet. It calls for a future where societies live within their ecological means, with open, localized economies and resources more equally distributed through new forms of democratic institutions. Such societies will no longer have to “grow or die.” Material accumulation will no longer hold a prime position in the population’s cultural imaginary. The primacy of efficiency will be substituted by a focus on sufficiency, and innovation will no longer focus on technology for technology’s sake but will concentrate on new social and technical arrangements that will enable us to live convivially and frugally. Degrowth does not only challenge the centrality of GDP as an overarching policy objective but proposes a framework for transformation to a lower and sustainable level of production and consumption, a shrinking of the economic system to leave more space for human cooperation and ecosystems. (https://degrowth.org/definition-2/)

[xviii] Dokumentasi Kajian WALHI, Kelola Rakyat Atas Eksositem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding, WALHI, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s