pembangunan di taman nasional komodo: atas nama siapa?

Foto yang viral itu memperlihatkan seekor komodo yang sedang berjalan berpapasan dengan truk pengangkut material bangunan. Foto ini mengingatkan kita pada kisah David berhadapan dengan Goliath; atau foto terkenal seorang mahasiswa yang menghadapi barisan tank militer pada peristiwa tragedi Tiananmen di RRC pada tahun 1989; semuanya menggambarkan si lemah berhadapan dengan yang kuat dan berkuasa. 

Komodo (varanus komodoensis), spesies unik nusantara yang terancam punah ini, sedang menghadapi tamu tak diundang di wilayah hidupnya, yang bernama proyek pariwisata super premium. Berbeda dengan David atau mahasiswa dari RRC dalam tragedi Tiananmen, komodo yang hidup di Pulau Rinca, NTT, tersebut tidak menyadari apa yang sedang dihadapi dan akan dialaminya. 

Semuanya berawal dari keinginan pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan transformasi ekonomi, yang tidak lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor andalan karena nusantara memiliki alam yang indah serta keanekaragaman hayati, kekayaan flora dan fauna –komoditas yang ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Di tahun 2018 kurang lebih 15,8 juta wisatawan mengunjungi Indonesia, naik 13% dari tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan jumlah ini meningkat hingga lebih 20 juta di tahun-tahun mendatang. 

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, pemerintahan Joko Widodo menetapkan tujuan pariwisata yang disebut sebagai “10 Bali Baru”. Destinasi wisata ini juga dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, proyek-proyek ini akan menjadi prioritas dan memperoleh berbagai kemudahan dalam pembangunannya. Kawasan Labuan Bajo, NTT –termasuk wilayah Taman Nasional Komodo, menjadi salah satu diantara “10 Bali Baru” tersebut.  Dan tidak tanggung-tanggung, kawasan ini akan dijadikan kawasan wisata super premium yang hanya dapat dinikmati oleh wisatawan berduit. Hal ini terlihat dari pernyataan para pejabat, baik pusat maupun daerah, di berbagai media massa. Bahkan dalam salah satu pernyataan yang dimuat Tempo.co akhir tahun lalu, presiden Joko Widodo mengatakan, “Labuan Bajo jangan campur aduk dengan menengah ke bawah”. 

Tidak heran kemudian ketika pulau-pulau yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, dikapling-kapling untuk segelintir perusahaan yang akan membangun berbagai bangunan dan infrastruktur pendukung wisata eksklusif, seperti vila, restoran, dan anjungan pemantauan komodo. 

Dengan alasan untuk konservasi komodo, pada tahun 2019 pemerintah provinsi NTT mewacanakan untuk memindahkan warga Pulau Komodo yang telah lama tinggal di sana secara turun temurun.  Padahal, warga Pulau Komodo, yang menyebut diri mereka Ata Modo, telah lama hidup berdampingan bersama komodo; bahkan menganggap komodo sebagai saudara mereka. Berdasarkan data tahun 2016, populasi Desa Komodo berjumlah 1.719 orang. Sementara populasi komodo di pulau tersebut tercatat sebanyak 2.919 ekor pada tahun 2014. 

Dahulu kala, penduduk asli Pulau Komodo hidup dengan cara berburu dan meramu, termasuk menjadi nelayan. Setelah pulau mereka ditetapkan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo di tahun 1980, warga Pulau Komodo beradaptasi, dan saat ini sebagian besar menggantungkan mata pencarian mereka pada kegiatan wisata alam. Dengan ditetapkannya Pulau Komodo sebagai kawasan wisata super premium yang eksklusif, menjadi pertanyaan besar bagaimana nasib mata pencarian mereka ke depan. Masih dapat kah mereka terlibat dalam kegiatan pariwisata tersebut, dan benar-benar mendapatkan manfaat dari pengembangan pulau mereka?

Yang terjadi di Pulau Rinca juga tidak terlalu berbeda. Walaupun proses pembangunan kawasan wisata super premium telah berjalan, warga setempat belum mendapatkan kepastian atas berbagai aspirasi yang telah mereka ajukan kepada pemerintah, seperti penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan. Warga Pulau Rinca yang sebagian besar adalah nelayan juga menginginkan agar pembangunan kawasan wisata ini nantinya tidak merusak mata pencarian mereka. Ketidakjelasan nasib yang dialami baik oleh warga Pulau Komodo maupun Pulau Rinca membuktikan minimnya konsultasi serta keterlibatan warga di dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.  

Selain kurangnya konsultasi kepada warga setempat, proyek pariwisata super premium ini juga mengundang kontroversi karena dilaksanakan tanpa proses kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal jelas di dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kegiatan usaha maupun proyek pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan lindung, termasuk taman nasional, dikategorikan sebagai kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting pada lingkungan, dan oleh karenanya wajib didahului dengan proses AMDAL. 

Sehingga, menjadi aneh ketika pemerintah maupun pihak-pihak yang pro pada proyek pembangunan ini menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Taman Nasional Komodo. Ketiadaan AMDAL –yang merupakan kajian ilmiah atas dampak dari suatu kegiatan usaha terhadap alam, menjadikan klaim para pendukung proyek semata klaim kosong tanpa dasar. 

Berdasarkan penelusuran beberapa organisasi yang peduli pada lingkungan hidup dan kelestarian spesies unik ini, terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalam proses perizinan proyek di Pulau Rinca. Diketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan yang mengeluarkan pengecualian AMDAL terhadap proyek di taman nasional ini. Apalagi pengecualian ini didasarkan pada dokumen revisi zonasi wilayah yang disusun tanpa proses kajian lingkungan hidup yang ketat dan berbasiskan pada prinsip kehati-hatian (precautionary princicple). 

Dari janggalnya proses perizinan sangat terlihat bahwa proyek pengemabngan kawasan wisata premium di dalam Taman Nasional Komodo lebih mengedepankan kepentingan investasi. Kepentingan konservasi serta kelestarian spesies yang hampir punah ini nampak tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. 

Lebih menyedihkan lagi, sebagai rumah bagi spesies langka yang tak ada duanya di dunia, Indonesia ternyata tidak memiliki ahli komodo yang benar-benar menguasai seluk beluk komodo. Bahkan penelitian-penelitian tentang komodo mayoritas dilakukan oleh ahli-ahli dari luar negeri, dan disponsori oleh institusi asing. Alih-alih menyediakan dana yang memadai bagi upaya konservasi komodo yang lebih serius, seperti melakukan penelitian tentang spesies endemik dan habitatnya ini, pemerintah justru hanya tertarik menjadikan komodo sebagai komoditas ekonomi dan melakukan eksploitasi atas eksotismenya belaka.  

Setali tiga uang dengan nasib komodo, warga setempat juga tidak banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Warga di pulau-pulau tersebut terpaksa harus bertransformasi secara cepat, mengubah cara hidup dan mata pencariannya akibat perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah terhadap ruang hidup mereka tanpa konsultasi. Perubahan-perubahan tersebut harus dijalani oleh penduduk setempat tanpa bimbingan dan fasilitasi dari pemerintah. Contohnya yang dialami oleh warga Pulau Rinca, dimana hingga saat ini mereka masih belum memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Padahal, wilayah mereka adalah salah satu tujuan wisata populer dan terkenal di seluruh dunia

Yang terjadi di Pulau Rinca dan Pulau Komodo adalah contoh bagaimana pembangunan ekonomi maupun pengembangan wilayah dilakukan di Indonesia. Pembangunan telah kehilangan makna, tidak lagi untuk tujuan mensejahterakan warga dan meningkatkan taraf hidup penduduknya, tetapi untuk mewujudkan mimpi segelintir elit penguasa dan pengusaha untuk menguasai wilayah dan menumpuk kekayaan bagi dirinya. 

[Tulisan ini dimuat pada Majalah Dewi, Edisi 11 tahun 2020]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s